Jakarta, Gribnews.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya menyerukan langkah tegas kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di Bea Cukai wilayah Pekanbaru dan Kepulauan Riau (Kepri). GRIB Jaya mengusulkan agar pengawasan ini diperkuat dengan sinergi dari TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Hal ini disampaikan sebagai tindak lanjut atas arahan tegas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan, yang menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi, perjudian online, penyelundupan, dan narkoba.
“Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas dalam memberantas tindak pidana korupsi, judi online, penyelundupan, dan narkoba,” ujar Budi Gunawan dalam sambutannya, Senin (9/12).
Fokus Pemberantasan Kebocoran dan Pungutan Liar
Menurut GRIB Jaya, kebocoran penerimaan negara selama ini disinyalir terjadi karena adanya permainan oknum cukong dengan aparat Bea Cukai. Akibatnya, potensi besar untuk menambah penerimaan negara justru hilang akibat praktik kecurangan tersebut.
“Pemeriksaan yang lebih intensif terhadap kapal-kapal di wilayah Pekanbaru dan Kepri harus dilakukan karena banyak dari kapal tersebut diduga membawa barang ilegal, termasuk narkoba seperti sabu-sabu dan ekstasi,” tegas GRIB Jaya.
Penguatan Layanan Digital untuk Efisiensi
Selain penguatan aparat, GRIB Jaya juga mendukung langkah pemerintah untuk mengembangkan inovasi pelayanan digital seperti e-budgeting, e-performance, dan pelayanan publik berbasis digital lainnya.
Digitalisasi ini dinilai mampu mengurangi potensi manipulasi data dan pungutan liar yang selama ini menjadi momok di sektor pelayanan publik.
“Dengan memanfaatkan teknologi, proses pengawasan menjadi lebih transparan dan potensi kebocoran dapat diminimalkan. Namun, pengawasan fisik tetap perlu ditingkatkan, terutama di wilayah rawan seperti Pekanbaru dan Kepri,” lanjut pernyataan tersebut.
GRIB Jaya menegaskan, kolaborasi lintas institusi menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi dan penyelundupan.
Melalui arahan Presiden Prabowo dan langkah konkret dari para pemangku kepentingan, penguatan pengawasan di wilayah strategis seperti Pekanbaru dan Kepri diharapkan dapat mengatasi kebocoran penerimaan negara sekaligus memberantas jaringan narkoba yang merusak generasi bangsa.
