Jakarta, Gribnews.id – Reshuffle kabinet menjelang akhir masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin menuai kritik dari PDI Perjuangan (PDIP). Salah satu posisi yang dirombak adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), di mana Yasonna Laoly digantikan oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, mencurigai bahwa penggantian Menkumham ini bertujuan agar Jokowi dapat mengendalikan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Djarot mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM memiliki wewenang penting dalam mengesahkan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat.

Baca Juga:Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Pertemuan Megawati dan Presiden Prabowo Pasti Terjadi

“(Jokowi) mengontrol ya. Karena sebelum 20 Oktober hampir semua partai mengadakan pemilihan kepengurusan tingkat pusat,” kata Djarot dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (20/8).

Golkar diketahui akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada 20-21 Agustus 2024.