Pertama, Deddy mengklaim bahwa Jokowi ingin memastikan Partai Golkar, yang menurutnya sudah berada dalam kendali Jokowi, berada dalam posisi kuat sehingga dapat menguasai legislatif dari tingkat pusat hingga daerah.
Hal ini, menurutnya, akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional dan daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengerdilkan PDI Perjuangan.
Kedua, sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Deddy menyebut bahwa langkah ini akan memudahkan Jokowi dalam membagi-bagikan jabatan internal Partai Golkar di masa mendatang, sehingga gejolak internal di Golkar dapat diredam.
Ketiga, Deddy menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan menggelar Kongres, Munas, atau Muktamar sebelum Pilkada, agar partai-partai tersebut tunduk dan patuh dalam Pilkada serta penyusunan personel pengurus periode berikutnya.
Deddy menekankan bahwa peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan partai politik. Jika partai tidak tunduk pada aturan yang ada, ada risiko partai tersebut tidak bisa ikut serta dalam Pilkada atau kepengurusannya tidak disahkan.
Presiden Jokowi telah melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada hari ini. Tiga menteri yang diganti adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).
Menkumham Yasonna Laoly digantikan oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Menteri ESDM Arifin Tasrif digantikan oleh Bahlil Lahadalia, sedangkan posisi Menteri Investasi-BPKM yang sebelumnya dijabat Bahlil kini diisi oleh Rosan Roeslani.
Deddy menyatakan bahwa reshuffle ini tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga mengindikasikan adanya manuver strategis yang dilakukan Jokowi untuk mengamankan pengaruh politiknya di masa mendatang.
Tinggalkan Balasan