Jakarta, Gribnews.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam penjegalan Anies Baswedan yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) dalam Pilkada Jakarta 2024.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar karena dirinya bukanlah ketua umum partai politik yang dapat memberikan rekomendasi pencalonan.

“Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai. Jadi, apa urusannya?” tegas Jokowi dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (30/8/2024).

Presiden Jokowi menyebut tudingan tersebut tidak relevan, mengingat bahwa pengusungan calon dalam Pilkada Serentak sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik yang berkoalisi.

Jokowi menjelaskan bahwa proses pencalonan dalam Pilkada Serentak merupakan hak dan keputusan dari masing-masing partai politik.

“Urusan Pilkada Serentak itu murni sepenuhnya kewenangan parpol untuk berkoalisi dan menentukan calon yang mereka usung. Jadi tudingan yang menyebut saya melakukan penjegalan itu tidak benar,” tambahnya.

Tudingan terhadap Jokowi muncul setelah Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan alasan dibatalkannya rencana partainya untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024.

Ono dalam konferensi pers pada Kamis (29/8/2024) menyebutkan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh “tangan-tangan” dari luar yang tidak mendukung pencalonan Anies oleh PDIP.

“Kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan,” ucap Ono Surono, mengacu pada ketidakmampuan partainya untuk mencalonkan Anies Baswedan.

Ono menambahkan bahwa proses pengusungan merupakan kewenangan dewan partai dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ketika ditanya mengenai siapa saja yang dimaksud dengan “tangan-tangan dari luar”, Ono hanya menyebut nama Mulyono dan “geng”-nya. “Ya Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono,” kata Ono.

Jokowi menganggap tudingan-tudingan tersebut sebagai bagian dari dinamika politik dan menekankan bahwa semua keputusan mengenai pencalonan dalam Pilkada adalah hak prerogatif partai politik yang terlibat.

“Saya kan dituding banyak banget. Enggak masalah. Itu urusan parpol, mau mencalonkan atau tidak. Proses dan mekanismenya ada di situ,” tutup Jokowi.